COVID-19, Kemendikbud Berikan Keringinan Uang Kuliah Mahasiswa

COVID-19, Kemendikbud Berikan Keringinan Uang Kuliah Mahasiswa

01/02/2021 Off By docmia

www.docmiami.orgCOVID-19, Kemendikbud Berikan Keringinan Uang Kuliah Mahasiswa. Ditengaha-tengah pandemi covid-19, kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud), membuat regulasi untuk meringankan pembayaran uang sekolah. aturan ini berlaku untuk mahasiswa dan perguruan tinggi negri maupin swasta.

Kabar gembira untuk mahasiswa dan orang tua, kemendikbud meluncurkan tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan pelajar yang sedang terdampak Covid-19. kebijakan di atur dalam mentri pendidikan dan kebudayaan nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. kebijakan ini bukan hanya untuk mahasiswa perguruan tinggi negri (PTN) tetapi juga untuk perguruan tinggi swasta (PTS). ini adalah jawaban dari kemendikbud tentang kesulitan para mahasiswa karena dampak dari covid-19 di perguruan tinggi untuk mengurangi beban keuangan kuliah bagi mahasiswa atau Uang Kuliah Tunggal (UKT)-nya kata mentri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makariam (19/6/2020).

Menurut Nadiem, regulasi itu dibuat untuk memastikan keringanan dan fleksibilitas UKT bisa terjadi di semua perguruan tinggi negeri. Ada dua hal yang berkait dengan agenda terkait UKT yang dipaparkan Nadiem, yakni ketentuan penyesuaian UKT bagi mahasiswa PTN dan dana bantuan UKT yang diutamakan untuk mahasiswa PTS di tahun 2020.

Nadiem menegaskan langkah Kemendikbud ini sebagai upaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis Covid-19. “Kerangka regulasi ini kami berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan keringanan UKT untuk membantu mahasiswanya yang terdampak,” tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Na’im, mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan UKT atau biaya perkuliahan kepada 410.000 mahasiswa semester 3, 5, dan tujuh kepada PTN maupun perguruan tinggi swasta (PTS) dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. “Kuota masing-masing perguruan tinggi sudah kami dibagikan. Bantuan ini akan diberikan dengan proporsi 60 persen dialokasikan ke perguruan tinggi swasta, dan 40 persen dialokasikan ke PTN,” kata Ainun. Karena itu, Ainun mengimbau PTN dan PTS segera melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT tersebut. Selain itu perguruan tinggi dapat mengusulkan kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar mahasiswa tersebut dapat memperoleh kepastian pembayaran UKT pada semester ganjil tahun ini. Lebih lanjut, Ainun menjelaskan bahwa program KIP Kuliah tetap akan diberikan kepada 200.000 mahasiswa baru tahun 2020.

Sementara mahasiswa Bidikmisi yang sedang berjalan tetap akan dijamin pembiayaannya oleh pemerintah sampai selesai masa studi. Demikian juga alokasi anggaran untuk Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Adapun syarat penerima bantuan UKT (SPP), di antaranya yaitu sebagai berikut: Pertama, mahasiswa yang orangtua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2020/2021. Kedua, mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian. Ketiga, mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5 dan 7. Selanjutnya tahapan yang harus segera dilakukan perguruan tinggi.

Permendikbud 25 tahun 2020 itu bertujuan meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi negri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi covid-19. Terdapat empat arahan kebijakan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut yaitu:

1.UKT di sesuakan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami dampak akibar pandemi dari covid-19

2.mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti atau mengabil satuan kredit smester (SKS) sama sekali (misalnya menunggu hasil semester)“Untuk mahasiswa semester akhir, hanya membayar 50 persen dari total jumlah UKT, jika mengambil mata kuliah kurang dari enam SKS,” kata dia.

Tidak hanya PTN, kata Angkie, pemerintah juga memberi dukungan kepada perguruan tinggi swasta (PTS) melalui anggaran KIP Kuliah untuk memberikan bantuan UKT atau SPP kepada 410 ribu mahasiswa di semester ganjil (3, 5, 7) dengan proposisi 60 persen untuk PTS dan 40 persen untuk PTN.

Jumlah bantuan pemerintah untuk mahasiswa senilai Rp 2.400.000 yang digunakan sebagai uang kuliah. Untuk mahasiswa vokasi akan mendapat tambahan Rp 800 ribu per semester untuk mengikuti ujian kompetensi guna mendapat sertifikat kompentensi.

3.Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa.

4.Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil =6 SKS:

-mahasiswa semester 9 atau sarjana tetapan (S1 , D4)

-Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3)

Keringanan UKT bagi mahasiswa PTN terdampak ekonomi akibat Covid-19 terbagi menjadi lima skema, yakni:

1.Cicilan UKT

Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0 persen) dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.

2.Penundaan UKT

Mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

3.Penurunan UKT

Mahasiswa tetap membayar UKT, tetapi mengajukan penurunan biaya. Jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

4.Beasiswa

Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi. Kriteria penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku.

5.Bantuan insfrastruktur

Semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa, ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN. Sebelum adanya kebijakan baru ini, kata Nadiem, belum ada arahan atau peta regulasi untuk melakukan relaksasi pembayaran, cicilan, dan penggratisan UKT.

 ( paling utama Akademi Besar Swasta). Jumlah ini di luar 467. 000 mahasiswa yangKebijakan Dorongan Pandemi

Bagi Nadiem, akumulasi jumlah akseptor dorongan hendak diserahkan pada sebesar 410. 000 mahasiswa menyambut Bayaran Pembelajaran Mahasiswa Miskin Berprestasi serta KIP 

Dia menjelaskan, jumlah bantuan pemerintah untuk mahasiswa adalah senilai Rp2.400.000 yang digunakan sebagai uang kuliah. Kemudian untuk mahasiswa vokasi akan mendapat tambahan Rp800.000 per semester untuk mengikuti ujian kompetensi guna mendapat sertifikat kompetensi

“Ada beberapa ketentuan untuk mengajukan KIP Kuliah,” jelas Angkie.

Dia menjelaskan semua skema keringan saat masa pandemi sudah ada dalam amanah konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1. Yang menjelaskan kata Angkie bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.

“Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberi pendidikan

Kuliah. Anggaran Dorongan Endemi ini spesial buat mahasiswa dengan situasi finansial yang terserang akibat endemi.

Anggaran KIP Kuliah Reguler tahun 2020 senantiasa diserahkan buat 200. 000 mahasiswa terkini yang melaksanakan semester 1 di tahun 2020. Ada pula anggaran Bidikmisi senantiasa dilanjutkan untuk mahasiswa yang meneruskan riset di tahun 2020 serta senantiasa melaksanakan program Konfirmasi Pembelajaran Besar dengan target 267. 000 mahasiswa. Bidikmisi ialah dorongan bayaran pembelajaran untuk calon mahasiswa tidak sanggup dengan cara ekonomi serta mempunyai kemampuan akademik bagus buat menempuh pembelajaran di akademi besar pada program riset favorit hingga lolos pas durasi.

Angkie juga menjelaskan pemerintah memastikan bahwa setiap pemimpin perguruan tinggi negeri (PTN) untuk memberikan keringanan UKT atau menetapkan UKT baru terhadap mahasiswa sehingga tidak memberatkan dalam hal biaya pendidikan. Sebab, mahasiswa semester akhir, hanya membayar 50 persen dari total jumlah UKT, jika mengambil mata kuliah kurang dari 6 SKS.

“Tidak hanya PTN, pemerintah juga memberi dukungan kepada perguruan tinggi swasta (PTS), melalui anggaran KIP Kuliah dengan memberi bantuan UKT atau SPP kepada 410.000 mahasiswa di semester ganjil (3, 5, 7) dengan proposisi 60% untuk PTS dan 40% untuk PTN,” ungkapnya

Baca Juga: Mengapa Harus Bermain pada Agen Poker Online Terpercaya?

Patokan mahasiswa yang bisa menyambut anggaran dorongan endemi, ialah:

  1. Hambatan finansial

Orang berumur ataupun penjamin bayaran kuliah hadapi hambatan keuangan serta tidak mampu beri uang UKT semester abnormal 2020;

  1. Status beasiswa

Tidak lagi dibiayai program KIP Kuliah ataupun program beasiswa yang lain yang membantu UKT dengan cara penuh ataupun beberapa;

  1. Tahapan Kuliah

Mahasiswa PTS serta PTN yang lagi melaksanakan perkuliahan semester abnormal tahun 2020.

Skema Keringanan UKT untuk mahasiswa PTN

Bagi mahasiswa PTN yang terkena dampak Covid-19 dan ingin mendapatkan keringanan UKT bisa melalui 5 skema yang telah diatur dalam Permendikbud, yaitu:

1Cicilan UKT

Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0 %) dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.

2.Penundaan UKT

Mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

3.Penurunan UKT

Mahasiswa tetap membayar UKT, tetapi mengajukan penurunan biaya. Jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

4.Beasiswa

Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi. Kriteria penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku.

5.Bantuan infrastruktur

Semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa, ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN. Sebelum adanya kebijakan baru ini, kata Nadiem, belum ada arahan atau peta regulasi untuk melakukan relaksasi pembayaran, cicilan, dan penggratisan UKT.

Tidak semua mahasiswa bisa mendapatkan keringanan uang kuliah. Tertuang dalam Permendikbud 25 tahun 2020, ada beberapa kriteria mahasiswa yang bisa menerima dana bantuan pandemic, yaitu:

6.Kendala finansial

Orang tua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan tidak sanggup bayar UKT semester ganjil 2020 karen terdampak pandemi Covid-19;

7.Status beasiswa

Mahasiswa tidak sedang dibiayai Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagia.

8.Jenjang Kuliah

Mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan semester ganjil tahun 2020, yaitu 3,5, dan 7.

Tahapan Perguruan Tinggi Agar Mahasiswa Bisa Dapat Keringanan UKT

Anda tahapan-tahapan yang harus dilakukan PTN dan PTS agar mahasiswa bisa mendapatkan keringanan UKT, antara lain:

PTN dan PTS segera mengumumkan kepada seluruh mahasiswa agar mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mangajukan bantuan biaya UKT (SPP)

PTN dan PTS melakukan seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima Dana Bantuan UKT

Kebijakan umum

  1. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang sudah lulus ujian akhir (Skripsi,

Tesis, atau Disertasi) dan belum mendapat Surat Keterangan Lulus (SKL)pada Semester

Genap 2019/2020 diberi keringanan tidak membayar UKT/SPP Semester Gasal

2020/2021;

  1. Mahasiswa program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang masa studinya habis

pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan belum menyelesaikan tugas

akhir, mendapat perpanjangan masa studi sampai akhir Semester Gasal 2020/2021

dengan tetap membayar UKT/ SPP tanpa pengurangan; ( 1 September 2020 sd 28

Februari 2021)

  1. Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang orang tuanya terdampak COVlD-19

dapat mengajukan Keringanan UKT.

  1. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam pain 3 dapat berupa (salah satu

dari point di bawah ini):

  1. Penurunan UKT
  2. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT
  3. Pembayaran UKT dengan Mengangsur 2 kali.
  4. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam pain 3 dapat dikabulkan apabila

mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan buktijketerangan yang sah terkait status

orang tua atau wall, yang:

  1. meninggal dunia:
  2. mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  3. mengaiami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  4. mengalami penutupan tempat usaha; atau
  5. menurunnya pendapatan secara signifikan.
  6. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam pain 3 di atas hanya berlaku untuk

Semester Gasal 2020/2021 (semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13) serta akan dievaluasi dan

dipantau sesuai kebutuhan.

Persyaratan

  1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggall [uli sd 14 Agustus 2020
  2. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
  3. Mahasiswa penerima Bidikmisi
  4. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya
  5. Mahasiswa grade UKT 1 [satu] d. Mahasiswa semester 1 pada Semester Gasal 2020/2021, atau
  6. Mahasiswa Luar Negeri/asing.
  7. Mahasiswa hanya dapat rnengajukan satu jenis Kcringanan UKT, yaitu dalam bentuk

Penurunan UKT, Perpanjangan Waktu Pembayaran UKTJ atau Pembayaran UKT dengan

Mengangsur.

  1. Keringanan UKT dalam bentuk Penurunan UKT dilakukan dengan penurunan UKT sesuai

dengan Hasil Rapat Pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

  1. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk keringanan penurunan UKT,

dibcrikan p rpanjangan waktu pembayaran UKT sampai dengan tanggaJ 31 Agustus

2020.

  1. Keringanan bentuk Pembayaran UKT dengan Mengangsur hanya diberlakukan bagi

mahasiswa yang terdampak wabah covid-19, dilakukan dengan skema:

  1. Pembayaran tahap pertarna sebesar 50% dad UKT dilakukan sesuai jadwal, yaitu

pada tanggall Juli sd 14 Agustus 2020.

  1. Pernbayaran tahap ke dua sebesar 50% dari UKT dilakukan pada tanggal15 Agustus

sd 14 September 2020.

  1. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran tahap pertama namun tidak dapat

melakukan pembayaran tahap ke dua maka statusnya akan berubah menjadi AJpa

Studi.

  1. UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
  2. Penentuan mahasiswa yang mendapat Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan

validasi data.

Ketentuan tambahan

Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) TIDAK diberikan kepada mahasiswa yang orang

tu nya :

  1. P jabat Negara;
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD;
  3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ ASN Golongan III dan IV;
  4. TNI/POLRI;
  5. Hakim;
  6. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;

Baca Juga: Rencana dan Aturan UU Cipta Kerja

Manfaatkan Kebijakan Pemerintah karena Covid-19

Meski nilai dana bantuan yang diberikan pemerintah tidak besar, setidaknya orangtua mahasiswa bisa mendapatkan keringanan dalam membiayai anaknya kuliah di PTN dan PTS. Untuk itu, manfaatkan kebijakan pemerintah mengenai keringanan UKT dengan mengajukan bantuan UKT yang memenuhi syarat yang sesuai aturan pemerintah.